Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fantastis itu gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh nusantara. Sistem pendidikan di Indonesia bagian Barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Papua, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik.

Data dari United Nations Children's Fund (Unicef) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah.

Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Banyak anak-anak di Papua masih saja tidak mendapatkan hak hak sipil mereka sebagai anak. Mereka masih tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, tertimpa masalah kesehatan yang buruk, atau menderita karena disalahgunakan atau dimanfaatkan. Hak mereka untuk mendapatkan Akta Kelahiran terlupakan. Kepemilikan akta kelahiran menjadi salah satu pemenuhan hak anak di bidang sipil. Akta kelahiran menjadi persyaratan bagi anak untuk mengakses hak lain, seperti pendidikan. Anak yang tidak punya akta kelahiran akan sulit masuk ke sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, kepemilikan akta kelahiran di Papua hanya 39,28%. Persoalan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak di Papua ini bukanlah sesuatu yang kita harapkan dan kami bekerja keras untuk mengubahnya.